Government Relationship Manager (Mining)

PT Garda Tujuh Buana Tbk; Cikoko; On-site; IDR 150,000,000 - 230,000,000; Full time

Job summary

PT Garda Tujuh Buana Tbk mencari seorang pejabat hubungan pemerintah untuk membangun dan menjaga hubungan dengan kementerian terkait serta pemerintah daerah. Anda akan mengawal perizinan IUP/IUPK, RKAB, dan perpanjangan izin bersama tim internal sambil memantau regulasi Minerba.

Posisi ini juga melibatkan representasi perusahaan dalam rapat dan forum dengan pemerintah serta asosiasi industri, serta memastikan kepatuhan terhadap hukum, kebijakan anti-suap, dan kode etik.

Qualifications

• Pendidikan minimal S1 di bidang terkait seperti Hukum, Teknik Pertambangan, Geologi, Administrasi Publik, Ilmu Pemerintahan, atau Manajemen.
• Memiliki rekam jejak membangun hubungan dengan Kementerian ESDM dan/atau Ditjen Minerba.
• Memahami regulasi dan sistem perizinan Minerba.
• Kemampuan komunikasi, negosiasi, dan penulisan yang kuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Responsibilities

• Membangun dan menjaga hubungan profesional dengan Kementerian ESDM, Ditjen Minerba, Dinas ESDM Provinsi, dan pemerintah daerah.
• Mengawal perizinan dan persetujuan usaha pertambangan (IUP/IUPK, RKAB, perpanjangan izin) bersama tim internal.
• Memantau perkembangan regulasi Minerba dan menyampaikan analisis serta rekomendasi kepada manajemen.
• Mewakili perusahaan dalam rapat, sosialisasi, dan forum dengan pemerintah maupun asosiasi industri.
• Menjalankan seluruh aktivitas sesuai hukum, kebijakan anti-suap, dan kode etik perusahaan.

Skills

Komunikasi

Negosiasi

Penulisan

Education

Hukum

Teknik Pertambangan

Geologi

Administrasi Publik

Ilmu Pemerintahan

Manajemen

Job description

• Membangun dan menjaga hubungan profesional dengan Kementerian ESDM, Ditjen Minerba, Dinas ESDM Provinsi, dan pemerintah daerah.
• Mengawal perizinan dan persetujuan usaha pertambangan (IUP/IUPK, RKAB, perpanjangan izin) bersama tim internal.
• Memantau perkembangan regulasi Minerba dan menyampaikan analisis serta rekomendasi kepada manajemen.
• Mewakili perusahaan dalam rapat, sosialisasi, dan forum dengan pemerintah maupun asosiasi industri.
• Menjalankan seluruh aktivitas sesuai hukum, kebijakan anti-suap, dan kode etik perusahaan.
• Pendidikan minimal S1 di bidang yang relevan (Hukum, Teknik Pertambangan, Geologi, Administrasi Publik, Ilmu Pemerintahan, atau Manajemen).
• Memiliki rekam jejak membangun hubungan dengan Kementerian ESDM dan/atau Ditjen Minerba.
• Memahami regulasi dan sistem perizinan Minerba.
• Kemampuan komunikasi, negosiasi, dan penulisan yang kuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.